12 Kali Berturut-turut Raih WTP, Kalsel Buktikan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan, H. Muhidin: Ini Hasil Kerja Keras Bersama

Gubernur Kalsel H. Muhidin menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna di DPRD Kalsel pada Senin, 26 Mei 2025.

Dokumen LHP BPK atas LKPD TA 2024 diserahkan Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI Ahmad Adib Susilo kepada Gubernur H Muhidin disaksikan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalsel Andriyanto.

Dalam sambutannya, H. Muhidin menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi yang telah bekerja keras menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja keras dan komitmen seluruh perangkat daerah. Saya ucapkan terima kasih kepada BPK RI atas bimbingannya, dan kepada seluruh ASN yang telah menunjukkan integritas dalam pelaksanaan anggaran,” ujar H. Muhidin.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa opini WTP ini bukan semata-mata untuk prestise, melainkan merupakan bukti nyata keseriusan Pemprov Kalsel dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, yang diwakili Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI Ahmad Adib Susilo dalam keterangannya, menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel menunjukkan perbaikan signifikan dalam kualitas laporan keuangan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Meskipun masih ditemukan beberapa catatan, namun secara keseluruhan laporan keuangan dianggap layak tanpa pengecualian.

Keberhasilan ini juga mendapat respons positif dari masyarakat dan kalangan legislatif. Ketua DPRD Kalsel mengapresiasi capaian tersebut dan berharap agar capaian WTP ini tidak hanya menjadi simbol administratif, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pencapaian WTP ke-12 ini, Kalimantan Selatan menegaskan posisinya sebagai salah satu provinsi yang konsisten menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah.